23.13.00
Rimanews -Seribuan yang massa tergabung dalam Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Nasional, siang ini mengepung Istana Negara Jakarta, untuk menuntut pemerintah agar mengangkat 19.156orang tenaga lepas menjadi pegawai PNS tanpa batasan usia.
Foto. Rimanews.com
Reporter: Imam Bashori
"Pengangkatannya harus diperkuat dengan peraturan khusus sehingga pengangkatan tersebut memiliki dasar hukum yang sah dan mengikat," tegas Koordinator aksi Dedy Alfian.
Dedy melanjutkan dengan mengangkat tenaga lepas jadi PNS artinya mewujudkan regenerasi penyuluh pertanian dan akan memberikan kepastian berjalannya sistem penyuluhan dan memberikan jaminan bagi keberlangsungan pendampingan petani dalam kegiatan usaha taninya.
"Dengan adanya pendampingan penyuluh pertanian menjadi bukti hadirnya pemerintah ditengah-tengah petani, sehingga petani akan terpacu untuk meningkatkan produksi untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional," ujar dia.
Lebih lanjut, Dedy mengemukakan kedaulatan pangan merupakan salah satu target dari program Nawacita Presiden Jokowi. Faktor penting yang menjadi sasaran untuk mencapai itu adalah perbaikan irigasi, pengadaan pupuk tepat waktu, benih unggul berkualitas, mekanisme pertanian melalui pengadaan alat pertanian dan mesin pertanian, serta peningkatan kualitas, dan kuantitas penyuluh pertanian. Pengejawantahan program nawacita untuk mewujudkan kedaulatan pangan tersebut berupa program khusus (UPSUS) pada, jagung, dan kedelai dan kerja keras petani yang didampingi penyuluh pertanian produksi padi, jagung dan kedelai di tahun 2015 masing-masing naik 6,42 persen, 3,18 persen dan 0,86 persen dibanding 2014. "THL-TBPP sebagai tenaga penyuluh pertanian yang direkrut sejak tahun 2007, 2008 dan 2009 melalui seleksi yang ketat, telah mendorong agar pemerintah memberikan kepastian status yang lebih jelas sejak tahun 2008. Dan telah berulang kali memperoleh janji untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan status yang lebih jelas, namun sampai saat ini belum terealisasi," tutupnya.
Sumber :Rimanews
Foto. Rimanews.com
Reporter: Imam Bashori
"Pengangkatannya harus diperkuat dengan peraturan khusus sehingga pengangkatan tersebut memiliki dasar hukum yang sah dan mengikat," tegas Koordinator aksi Dedy Alfian.
Dedy melanjutkan dengan mengangkat tenaga lepas jadi PNS artinya mewujudkan regenerasi penyuluh pertanian dan akan memberikan kepastian berjalannya sistem penyuluhan dan memberikan jaminan bagi keberlangsungan pendampingan petani dalam kegiatan usaha taninya.
"Dengan adanya pendampingan penyuluh pertanian menjadi bukti hadirnya pemerintah ditengah-tengah petani, sehingga petani akan terpacu untuk meningkatkan produksi untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional," ujar dia.
Lebih lanjut, Dedy mengemukakan kedaulatan pangan merupakan salah satu target dari program Nawacita Presiden Jokowi. Faktor penting yang menjadi sasaran untuk mencapai itu adalah perbaikan irigasi, pengadaan pupuk tepat waktu, benih unggul berkualitas, mekanisme pertanian melalui pengadaan alat pertanian dan mesin pertanian, serta peningkatan kualitas, dan kuantitas penyuluh pertanian. Pengejawantahan program nawacita untuk mewujudkan kedaulatan pangan tersebut berupa program khusus (UPSUS) pada, jagung, dan kedelai dan kerja keras petani yang didampingi penyuluh pertanian produksi padi, jagung dan kedelai di tahun 2015 masing-masing naik 6,42 persen, 3,18 persen dan 0,86 persen dibanding 2014. "THL-TBPP sebagai tenaga penyuluh pertanian yang direkrut sejak tahun 2007, 2008 dan 2009 melalui seleksi yang ketat, telah mendorong agar pemerintah memberikan kepastian status yang lebih jelas sejak tahun 2008. Dan telah berulang kali memperoleh janji untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan status yang lebih jelas, namun sampai saat ini belum terealisasi," tutupnya.
Sumber :Rimanews
